Hartanti Veronika Sumadi's

Hartanti Veronika Sumadi's

BAB IV PENUTUP. 1. Latar belakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri. dalam melakukan pemasangan IUD di Kota Yogyakarta

BAB IV PENUTUP. 1. Latar belakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri. dalam melakukan pemasangan IUD di Kota Yogyakarta
Read more
BAB IV PENUTUP. merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam

BAB IV PENUTUP. merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam
Read more
BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa,

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa,
Read more
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. stress yang lebih besar dari kemampuannya untuk absorbsi. Stres dapat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. stress yang lebih besar dari kemampuannya untuk absorbsi. Stres dapat
Read more
BAB II LANDASAN TEORI. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan

BAB II LANDASAN TEORI. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan
Read more
BAB I PENDAHULUAN. Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia terus melaksanakan

BAB I PENDAHULUAN. Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia terus melaksanakan
Read more
Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB I PENDAHULUAN

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB I PENDAHULUAN
Read more
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
Read more
PERSEPSI GURU TERHADAP SUPERVISI PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALNYA DI SMA NEGERI SE-POKJA 3 KABUPATEN SLEMAN

PERSEPSI GURU TERHADAP SUPERVISI PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALNYA DI SMA NEGERI SE-POKJA 3 KABUPATEN SLEMAN
Read more
MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Read more
BAB III METODE PENELITIAN. Waktu penelitian yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada

BAB III METODE PENELITIAN. Waktu penelitian yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada
Read more
BAB I PENDAHULUAN. negara yang terdiri atas berbagai unsur yg berbeda, beraneka ragam (Alwi dkk,

BAB I PENDAHULUAN. negara yang terdiri atas berbagai unsur yg berbeda, beraneka ragam (Alwi dkk,
Read more
PPMP 2011 GORONTALO 3 KAB. BOALEMO & KAB. POHUWATO

PPMP 2011 GORONTALO 3 KAB. BOALEMO & KAB. POHUWATO
Read more
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
Read more
KAJIAN ERGONOMI KOGNITIF INTERIOR BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA KARTINI TEMANGGUNG BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL

KAJIAN ERGONOMI KOGNITIF INTERIOR BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA KARTINI TEMANGGUNG BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
Read more
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN JABATAN DAN PEKERJAANNYA

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN JABATAN DAN PEKERJAANNYA
Read more
PEDOMAN BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN PENGAWAS MELALUI POKJAWAS TAHUN 2013

PEDOMAN BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN PENGAWAS MELALUI POKJAWAS TAHUN 2013
Read more
PENGUKURAN TINGKAT GAS POLUTAN PADA UDARA MENGGUNAKAN TABUNG DETEKTOR GAS DENGAN BANTUAN KAMERA WIRELESS

PENGUKURAN TINGKAT GAS POLUTAN PADA UDARA MENGGUNAKAN TABUNG DETEKTOR GAS DENGAN BANTUAN KAMERA WIRELESS
Read more
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Read more
SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
Read more
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Perusahaan Sejarah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Perusahaan Sejarah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
Read more
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Read more
ANALISIS FUNGSI KAWASAN DENGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI WILAYAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

ANALISIS FUNGSI KAWASAN DENGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI WILAYAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
Read more
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Read more